batampos.co.id – Terkait penolakan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, untuk membuka pintu wisman, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, kebijakan membuka pintu kembali pintu wisman melalui program travel bubble adalah kewenangan pemerintah pusat. Begitu pemerintah pusat menetapkan Batam dan Bintan, tentu daerah harus siap melaksanakan keputusan tersebut.
“Kondisi pariwisata kita sudah lama lesu, tentu dengan dibuka akses wisata mancanegara untuk Jakarta, Bali, dan Kepri kita berharap memberikan harapan bagi bangkitnya pariwisata Kepri,” ujar Ansar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (14/10).
Disinggung mengenai tidak adanya nama Singapura dan Malaysia dalam daftar 19 negara yang bisa berkunjung ke Provinsi Kepri? Diakuinya, Singapura dan Malaysia adalah wisman yang teratas yang berkunjung ke Provinsi Kepri. Namun dalam hal ini, Singapura yang menutup ruang.
“Kita tidak pernah menutup akses wisata untuk Singapura. Faktanya, kebijakan travel bubble ini juga dibicarakan dengan pemerintah Singapura,” jelasnya.
Kemudian terkait adanya permintaan tunda penerapan travel bubble oleh Wali Kota Batam, untuk wilayah Batam. Ditegaskan Ansar, sampai saat ini, ia belum ada menerima permintaan secara resmi dari Wali Kota Batam.
“Jika memang mereka (Wali Kota Batam, red) ingin menunda kebijakan travel bubble di Batam bisa diajukan lewat surat ke Pemprov. Sehingga kami bisa meneruskan ke pemerintah pusat. Karena memang kewenangan soal ini ada di pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurutnya, jika paramater untuk penundaan tersebut karena vaksinasi belum 100 persen tentu tidak bisa dijadikan pijakan. Mantan legislator Komisi V DPR RI tersebut juga mengatakan, tidak ada kepastian kapan Covid-19 akan hilang dari Provinsi Kepri. Ia juga berharap, tidak dikenakan kebijakan karantina untuk wisman yang datang ke Provinsi Kepri. Karena lama menginap wisman hanya tiga hari.
“Covid-19 bisa saja akan terus ada, tinggal bagaimana kita memperkuat ketahanan kelompok dengan vaksinasi. Bagi kelompok-kelompok yang memang tidak bisa divaksin, tentu tidak dipaksakan,” tegasnya lagi.
Banyak sektor yang berharap akses wisata dibuka. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga banyak bergantung. Selain itu berapa banyak hotel-hotel yang menutup tempat usahanya, sehingga menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang turut mempengaruhi bertambahnya angka pengangguran di Kepri.
“Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlarut-larut. Kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah upaya untuk memulihkan kondisi daerah. Tentu ini yang harus kita dukung dengan berbagai ikhtiar, sehingga tidak terjadi penyebaran Covid-19 kembali meluas,” tutupnya. (*/jpg)