batampos – OpenAI resmi memperbarui kebijakan penggunaan (Usage Policies) untuk membatasi peran ChatGPT dalam memberikan saran yang memerlukan lisensi profesional, seperti hukum, kesehatan, dan keuangan.
Pembaruan kebijakan yang diumumkan pada Rabu (29/10) itu menegaskan bahwa ChatGPT masih boleh memberikan informasi umum, namun tidak boleh memberi saran spesifik di bidang berisiko tinggi tanpa keterlibatan profesional berlisensi.
Menurut OpenAI, langkah ini diambil untuk mengurangi risiko kesalahan informasi yang dapat berdampak serius bagi pengguna, serta menghindari potensi tanggung jawab hukum (liability) jika saran AI disalahgunakan.
“Kami ingin memastikan ChatGPT digunakan secara aman dan bertanggung jawab, terutama pada bidang yang membutuhkan keahlian manusia,” tulis OpenAI dalam laman resminya.
Kebijakan baru ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global soal penggunaan AI dalam pengambilan keputusan kritis tanpa pengawasan manusia.
ChatGPT masih diperbolehkan membahas topik medis, hukum, atau keuangan secara umum, namun sistem kini akan memberikan peringatan agar pengguna berkonsultasi langsung dengan profesional berlisensi.
“ChatGPT tidak pernah dimaksudkan sebagai pengganti saran profesional, tetapi tetap menjadi sumber yang baik untuk membantu orang memahami informasi hukum dan kesehatan,” ujar Karan Singhal, Kepala Divisi Kesehatan AI di OpenAI, melalui akun X resminya @thekaransinghal, Selasa (4/11).
OpenAI menegaskan, perubahan ini bukan kebijakan baru sepenuhnya. Sebelumnya, perusahaan telah memiliki tiga jenis kebijakan terpisah: Universal Policy, ChatGPT Policy, dan API Policy. Kini, semua aturan itu digabung menjadi daftar kebijakan terpadu yang berlaku di seluruh produk dan layanan OpenAI. (*)
Reporter: Juliana Belence